Etamexpose.Id, Kutai Timur – Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).
Kondisi ini membuat upaya pemerataan layanan pemadaman dan penyelamatan ke seluruh kecamatan masih menghadapi tantangan besar.
Kepala Bidang Pencegahan Damkar Kutim, Adriansyah, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan pelayanan.
Dari total 18 kecamatan di Kutim, hingga kini masih terdapat sembilan kecamatan yang belum terlayani pos pemadam kebakaran secara langsung.
Menurutnya, Damkar sejatinya merupakan urusan wajib pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan harta masyarakat.
Namun, berbeda dengan sektor wajib lain seperti pendidikan dan kesehatan, pemadam kebakaran belum memiliki payung regulasi yang menetapkan porsi alokasi anggaran secara jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami ini urusan wajib, tetapi tidak memiliki kepastian anggaran dan tanpa regulasi yang jelas, Damkar selalu berada pada posisi yang lemah dalam perencanaan,” ujar Adriansyah.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kemampuan Damkar untuk membuka pos baru di kecamatan yang belum terlayani.
Padahal, keberadaan pos pemadam sangat menentukan kecepatan respons saat terjadi kebakaran, terutama di wilayah yang jaraknya jauh dari pusat kota.
Selain pembangunan pos, kebutuhan operasional Damkar juga memerlukan biaya besar.
Pengadaan armada pemadam, peralatan penyelamatan, hingga pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Adriansyah mencontohkan sejumlah peristiwa kebakaran besar yang pernah terjadi, seperti di kawasan Batu Ampar, sebagai gambaran nyata dampak keterbatasan layanan.
Menurutnya, lambatnya respons akibat jarak dan keterbatasan pos pemadam berkontribusi terhadap besarnya kerugian yang dialami masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM). Jumlah personel pemadam kebakaran saat ini dinilai masih jauh dari ideal untuk melayani wilayah seluas Kutai Timur.
Keterbatasan anggaran, lanjutnya, turut memengaruhi proses rekrutmen dan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan.
“Kebutuhan personel sangat besar, tapi semuanya kembali pada kemampuan anggaran, tanpa dukungan yang memadai, sulit bagi kami untuk meningkatkan layanan,” jelasnya.
Adriansyah berharap pemerintah daerah mulai menempatkan pemadam kebakaran sebagai sektor strategis dalam sistem perlindungan publik, bukan sekadar pelengkap.
Ia mendorong adanya regulasi yang memberikan kepastian pembiayaan bagi Damkar, sehingga perencanaan pengembangan layanan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Dengan dukungan anggaran yang proporsional, Damkar Kutim menyatakan siap meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan.
“Kami berkomitmen melindungi jiwa dan harta masyarakat. Jika dukungan diberikan, Damkar siap bekerja lebih maksimal untuk Kutai Timur,” pungkasnya.(ADV)
